Kebijakan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Bawah Pemerintahan Daendels (1808 - 1811)

Kedatangan Daendels di Indonesia sebagai gubernur jenderal mempunyai tugas mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan Indonesia. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia;
2. mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya;
3. membangun pangkalan Angkatan Laut di Merak dan Ujung Kulon;
4. mendirikan benteng-benteng pertahanan;
5. membuat jalan raya dari Anyer (Jawa Barat) sampai Panarukan (Jawa Timur).

Usaya yang dilakukan Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa membutuhkan biaya sangat besar. Padahal, Daendels sendiri tidak mendapat bantuan dari Nederland (Belanda). Oleh karena itu, Daendels menempuh jalan sebagai berikut:

1. Menjual tanah-tanah luas kepada partikelir atau swasta Belanda dan Tionghoa. Tanah yang dijual tersebut lengkap dengan penduduk beserta pemerintahannya sehingga pemilik tanah dapat mempergunakan penduduk setempat untuk kepentingannya. Oleh karena itu, lahirlah pengisapan dan kesewenang-wenangan oleh tuan tanah partikelir terhadap rakyat Indonesia, khususnya di Jawa. Tanah-tanah yang telah dijual Daendels, antara lain terletak di Pemanukan, Ciasem dan Probolinggo.
2. Aturan menyerahkan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah (verplichte leverentie) tetap berjalan.
3. Melaksanakan kerja paksa (rodi). Dengan kerja paksa, akan memberi manfaat yang besar bagi Belanda karena tanpa biaya.
4. Memperluas tanaman kopi.

Selain usaha di bidang pertahanan militer, Daendels juga berusaha memperbaiki pemerintahan, antara lain dengan cara:

1. memperbaiki gaji pegawai dan memberantas korupsi, memberi hukuman berat bagi pegawai yang berbuat curang;
2. pulau Jawa dibagi menjadi sembilan karesidenan;
3. para bupati seluruh Jawa dijadikan pegawai pemerintahan Belanda;
4. mendirikan badan-badan pengadilan yang akan mengadili orang-orang Indonesia sesuai dengan adat-istiadatnya.

Pemerintahan Daendels di Indonesia membuat rakyat menderita. Selain harta kekayaan dikeruk, rakyat juga diperas tenaganya dengan cara yang kejam. Pada saat pembuatan jalan Anyer-Panarukan dilakukan dengan kerja paksa (rodi), ribuan rakyat meninggal akibat kelaparan dan penyakit yang diderita. Demikian juga ketika membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon, banyak rakyat yang menjadi korban.

Daendels, tokoh yang dikenal lewat jalan yang membentang dari ujung barat sampai dengan ujung timur Pulau Jawa

Daendels berbuat sewenang-wenang, kekejamannya yang diluar batas kemanusiaan menimbulkan kebencian rakyat. Kecuali itu, penjualan tanah pemerintah di daerah Bogor da Probolinggo kepada pengusaha swasta merupakan kesalahan besar. Oleh karena itu, pada tahun 1811 Daendels dipanggil pulang ke Negeri Belanda. Selanjutnya, Louis Napoleon mengangkat Yansens sebagai gubernur jenderal yang baru menggantikan Daendels.